CGI, Mafia Berkeley dan Penghapusan Utang

Friday, 07 November 2008

Lawatan Direktur Pelaksana IMF, Rodrigo de Rato Figaredo, ke Indonesia beberapa waktu lalu, menyisakan keputusan penting dari pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan, tidak lagi berutang kepada IMF dan menyatakan posisi sebagai equal partner. Selain itu, presiden juga mengeluarkan satu kebijakan penting yakni, membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI) sebagai komitmen untuk kemandirian ekonomi bangsa. Sekaligus, mengungkapkan keinginan untuk mengurangi beban utang dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar utang luar negeri. Keputusan ini, oleh banyak kalangan, dinilai cukup mengejutkan. Mengingat prestasi kebijakan pemerintahan SBY-Kalla selama dua tahun, banyak mengekor pada kepentingan asing.

Keputusan mempercepat pelunasan seluruh utang IMF dan membubarkan CGI, sangat tepat secara ekonomi maupun politik. Berdasar pengalaman, utang IMF yang disertai berbagai kebijakan yang tertuang dalam Letter of Intent, telah menjerumuskan Indonesia ke dalam arus liberalisasi ekonomi yang menjajah dan memiskinkan rakyat. Kondisi tersebut, tercermin dari peningkatan kebangkrutan usaha, kehancuran perbankan nasional, peningkatan pengangguran, serta peningkatan beban utang dalam dan luar negeri dalam selama lima tahun terakhir. Tambahan beban utang dalam dan luar negeri, meningkat menjadi dua kalinya. Kewajiban utang dalam negeri dari semula nol rupiah menjadi Rp 650 triliun (US$ 72 miliar), merupakan bom waktu yang akan menghancurkan perekonomian nasional.

SBY Tak Punya ‘Sense of Crisis’?

sumber : inilah.com

Written by Herdi Sahrasad
Tuesday, 07 April 2009

Kiat Presiden SBY mempertahankan popularitas dengan meluncurkan album ketiga mengundang banyak kritik. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahkan mengecam manuver itu. “Rakyat lagi susah, presidennya kok malah yanyi!” kata Ketua Dewan Syuro PKB itu.

Produktif mana SBY sebagai presiden ketimbang penyanyi? Dalam terminologi kuantitas, jawabnya tentu yang terakhir. Bayangkan, baru satu term jadi presiden, SBY sudah meluncurkan tiga album. Album ketiganya bertajuk Evolusi diluncurkan Minggu (11/1).

Untuk apa SBY meluncurkan album ketiga ini? Dia ingin mengungkapkan isi hati dan pikirannya setelah empat tahun lebih memimpin bangsa. Dia ingin berbagi rasa keseniannya kepada masyarakat. Maka, diajaknya Yockie Suryoprayogo, musisi yang top ketika berkolaborasi dengan Chrisye dan Eros Djarot, untuk menggarapnya.

Album ketiga SBY meluncur saat kehidupan masyarakat belum juga terangkat ke harkat yang lebih baik. Kesulitan dan kesusahan masih mendera sebagian besar warga. Maka, datanglah sentilan dari Gus Dur, mantan presiden. “Rakyat sedang krisis, presidennya kok malah nyanyi,” kata Gus Dur.

Utang dan neoliberalisme

Masalah utang kembali mencuat menjadi isu besar. Pemicunya adalah membengkaknya volume utang pemerintah dari Rp1.275 triliun pada akhir 2004, menjadi Rp1.704 triliun saat ini.

Artinya, 5 tahun terakhir, utang pemerintah meningkat rata-rata Rp97 triliun per tahun. Jika disimak berdasarkan jenisnya, peningkatan terbesar terjadi pada utang dalam negeri. Utang luar negeri, yang pada 2004 berjumlah Rp637 triliun, belakangan naik menjadi Rp732 triliun. Utang dalam negeri, yang pada 2004 berjumlah Rp662 triliun, meningkat menjadi Rp973 triliun.

Padahal, utang dalam negeri adalah utang mahal. Artinya, bunganya lebih tinggi daripada bunga utang luar negeri. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang di APBN cenderung membengkak. Jika dalam APBN 2004 beban pembayaran bunga utang berjumlah Rp65 triliun, dalam APBN 2009 membengkak menjadi Rp110 triliun.

Yang menarik untuk disimak adalah sikap pemerintah. Walaupun secara nominal volume utang pemerintah meningkat gila-gilaan, pemerintah cenderung menganggap hal itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Bahkan pemerintah cenderung menepuk dada.

MAFIA BERKELEY DAN PEMBUNUHAN MASSAL DI INDONESIA

Persekongkolan Jahat dibalik Utang Luar Negeri

Transaksi utang luar negeri tidak bisa dipandang sebagai transaksi utang piutang biasa. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran utang luar negeri yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan, kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto dan masih berlangsung pemerintahan saat ini.

Kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang luar negeri yang dibuat oleh Hindia Belanda. Praktis sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia serta merta memiliki utang yang terdiri dari utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai US$ 4 miliar dan utang luar negeri baru Rp. 3,8 miliar.