Neoliberalisme Yang Hendak Disembunyikan

oleh :
Rudi Hartono

Ketika SBY akhirnya menunjuk Budiono sebagai cawapresnya, sejumlah pihak kemudian mengasosiasikan ini sebagai ekspresi “neoliberalisme”. Bahkan, karena kerasnya tuduhan neoliberal kepada Budiono, SBY akhirnya mengklarifikasi bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan neoliberal. Klarifikasi tersebut disampaikan berkali-kali, mulai dari pidato deklarasi Sabuga, Bandung, hingga klarifikasi SBY pada acara temu capres yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN).

Dalam klarifikasi itu, SBY menggunakan keterlibatan negara dalam menstimulus sektor financial dan kaum kaya sebagai pembenaran bahwa pemerintahannya bukan neoliberal. Menurut SBY, pemerintahannya bukan penganut neoliberalisme karena tidak pernah menyerahkan semua kebijakan ekonomi pada mekanisme pasar. Bahkan, menurut SBY, pemerintahannya begitu aktif dalam memproteksi ekonomi rakyat kecil dan mengalirkan pertumbuhan. Di akhir acara tersebut, SBY menegaskan dirinya bukan seorang ultranasionalis yang mengartikan nasionalisme secara sempit, namun bukan juga penganut neoliberalisme.

CGI, Mafia Berkeley dan Penghapusan Utang

Friday, 07 November 2008

Lawatan Direktur Pelaksana IMF, Rodrigo de Rato Figaredo, ke Indonesia beberapa waktu lalu, menyisakan keputusan penting dari pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan, tidak lagi berutang kepada IMF dan menyatakan posisi sebagai equal partner. Selain itu, presiden juga mengeluarkan satu kebijakan penting yakni, membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI) sebagai komitmen untuk kemandirian ekonomi bangsa. Sekaligus, mengungkapkan keinginan untuk mengurangi beban utang dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar utang luar negeri. Keputusan ini, oleh banyak kalangan, dinilai cukup mengejutkan. Mengingat prestasi kebijakan pemerintahan SBY-Kalla selama dua tahun, banyak mengekor pada kepentingan asing.

Keputusan mempercepat pelunasan seluruh utang IMF dan membubarkan CGI, sangat tepat secara ekonomi maupun politik. Berdasar pengalaman, utang IMF yang disertai berbagai kebijakan yang tertuang dalam Letter of Intent, telah menjerumuskan Indonesia ke dalam arus liberalisasi ekonomi yang menjajah dan memiskinkan rakyat. Kondisi tersebut, tercermin dari peningkatan kebangkrutan usaha, kehancuran perbankan nasional, peningkatan pengangguran, serta peningkatan beban utang dalam dan luar negeri dalam selama lima tahun terakhir. Tambahan beban utang dalam dan luar negeri, meningkat menjadi dua kalinya. Kewajiban utang dalam negeri dari semula nol rupiah menjadi Rp 650 triliun (US$ 72 miliar), merupakan bom waktu yang akan menghancurkan perekonomian nasional.

SBY Tak Punya ‘Sense of Crisis’?

sumber : inilah.com

Written by Herdi Sahrasad
Tuesday, 07 April 2009

Kiat Presiden SBY mempertahankan popularitas dengan meluncurkan album ketiga mengundang banyak kritik. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahkan mengecam manuver itu. “Rakyat lagi susah, presidennya kok malah yanyi!” kata Ketua Dewan Syuro PKB itu.

Produktif mana SBY sebagai presiden ketimbang penyanyi? Dalam terminologi kuantitas, jawabnya tentu yang terakhir. Bayangkan, baru satu term jadi presiden, SBY sudah meluncurkan tiga album. Album ketiganya bertajuk Evolusi diluncurkan Minggu (11/1).

Untuk apa SBY meluncurkan album ketiga ini? Dia ingin mengungkapkan isi hati dan pikirannya setelah empat tahun lebih memimpin bangsa. Dia ingin berbagi rasa keseniannya kepada masyarakat. Maka, diajaknya Yockie Suryoprayogo, musisi yang top ketika berkolaborasi dengan Chrisye dan Eros Djarot, untuk menggarapnya.

Album ketiga SBY meluncur saat kehidupan masyarakat belum juga terangkat ke harkat yang lebih baik. Kesulitan dan kesusahan masih mendera sebagian besar warga. Maka, datanglah sentilan dari Gus Dur, mantan presiden. “Rakyat sedang krisis, presidennya kok malah nyanyi,” kata Gus Dur.

Utang dan neoliberalisme

Masalah utang kembali mencuat menjadi isu besar. Pemicunya adalah membengkaknya volume utang pemerintah dari Rp1.275 triliun pada akhir 2004, menjadi Rp1.704 triliun saat ini.

Artinya, 5 tahun terakhir, utang pemerintah meningkat rata-rata Rp97 triliun per tahun. Jika disimak berdasarkan jenisnya, peningkatan terbesar terjadi pada utang dalam negeri. Utang luar negeri, yang pada 2004 berjumlah Rp637 triliun, belakangan naik menjadi Rp732 triliun. Utang dalam negeri, yang pada 2004 berjumlah Rp662 triliun, meningkat menjadi Rp973 triliun.

Padahal, utang dalam negeri adalah utang mahal. Artinya, bunganya lebih tinggi daripada bunga utang luar negeri. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang di APBN cenderung membengkak. Jika dalam APBN 2004 beban pembayaran bunga utang berjumlah Rp65 triliun, dalam APBN 2009 membengkak menjadi Rp110 triliun.

Yang menarik untuk disimak adalah sikap pemerintah. Walaupun secara nominal volume utang pemerintah meningkat gila-gilaan, pemerintah cenderung menganggap hal itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Bahkan pemerintah cenderung menepuk dada.

Neo-Liberalisme Mencengkram Indonesia

Ditulis oleh : Awalil Rizky dan Nasyith Majidi

Ada dua fenomena yang saling bertolak belakang berkenaan dengan pemahaman publik atas apa yang sebenarnya telah dan tengah berlangsung dalam dinamika perekonomian Indonesia. Pertama, istilah dan angka ekonomi cenderung mendominasi headline news media massa, media cetak maupun media elektronik di Indonesia saat ini. Ada berita atau ulasan mengenai kondisi perekonomian, yang dahulunya hanya dikenal mereka yang bergelut dalam wacana ilmu ekonomi, seperti : laju pertumbuhan ekonomi, kondisi APBN, perkembangan transaksi berjalan dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Masyarakat luas akhirnya menjadi terbiasa disodori perbincangan mengenai hal-hal tersebut.

Sebagai contoh, pada awal tahun 2008, kebanyakan media memuat berita berikut ini: pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,8 persen pada tahun 2008; Volume APBN 2008 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR adalah Rp 854,66 triliun; Harga minyak dunia yang membumbung tinggi memaksa pemerintah mengajukan revisi APBN 2008; Bank Indonesia mengumumkan BI-rate sebesar 8 persen pada Januari 2008; Bank Indonesia juga menyatakan bahwa cadangan devisa mencapai lebih dari US$56,9 miliar per 1 Januari 2008; Badan Pusat Statistik mengumumkan tingkat inflasi pada bulan Januari 2008 sebesar 1,77 %; dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus angka 2800 pada awal bulan Januari 2008.